Syam Jr Weblog

Partai berbasis massa muslim dengan aspirasi ideologis Islam di Indonesia pada Pemilu 17 April 2019 hanya mendapat dukungan politik dari rakyat 42.059.387. suara atau 30,05% dari total 139.971.260 suara sah Pemilu 17 April 2019 yaitu:
1. PKB = 13.570.097
2. PKS = 11.493.663
3. PAN = 9.572.623
4. PPP = 6.323.147
5. PBB = 1.099.848
Jadi jika dilihat dari prespektif ini maka secara politik ideologis Islam adalah minoritas di negeri ini. Bahkan jika minus PKB (9,69% ) dan PAN (6,84%) kerena sejatinya secara ideologis mereka adalah partai nasionalis terbuka . Total perolehan suara partai berbasis ideologis Islam tergerus menjadi hanya 13,52% saja. Ini fakta.
Mayoritas rakyat adalah Pendukung Sosialis Demokrat dan Nasionalis dan Liberal.
Sebaliknya sebanyak 97.991.882 atau 69,95% suara sah mendukung partai partai Sosialis Demokrat dan Nasionalis Liberal. Jumlah ini menjadi lebih besar manakala peroleh PKB dan PAN bergabung, peroleh suara kelompok socialis democrat dan nasionalis liberal mencapai 86,84% dari total suara sah Pemilu 17 April 2019.
Dari fakta ini jika NU punya dukungan massa muslim mencapai 80 juta warga dan Muhammadiyah dengan 30 juta warga namun tidak tercermin secara infrastruktur politik islam. Dengan kata lain meski mayoritas rakyat Indonesia penganut Agama Islam namun aspirasi politiknya cenderung memilih sosialis democrat atau nasionalis liberal bahkan komunis.
Seandainya ada pertanyaan di alam kubur : kok bisa jadi begini yai ?

Ketika dalam presfektif pasangan Jokowi – Amin menangkan pilpres 2019, maka representasi kelompok politik islam tradisional melalui figure KH.Ma’ruf Amin, eksistensinya merupakan keuntungan politik bagi partai PPP dan PKB.

Mungkin dampaknya adalah tuntutan jatah jabatan lebih dalam cabinet pemerintahan 2019 – 2024 bagi kedua partai berbasis masa NU itu. Dan jangan pernah lupa peranan NU…bagaimanapun tetaplah kekuatan politik Islam mayoritas di negeri ini.

Dalam kalkulasi politik kelompok nasionalis liberal, social democrat dan sosialis komunis pada dasarnya sanga percaya diri mampu memenangkan figure Jokowi dengan siapapun dipasangkan sebagai cawapres. Kelompok ini sangat pede akan menang tanpa dukungan suara muslim ( ingat pidato Ketum dalam rangka HUT PDIP ).

Akan tetapi membiarkan PPP dan PKB berdiri bebas berarti sama dengan mendorong meningkatnya militansi kelompok Islam untuk bersatu mendukung Prabowo. Dan satu hal penting adalah fatwa Ketua MUI KH. Ma’ruf Amin tentang penistaan agama dalam kasus Ahok, ini factor yang menumbuhkan girah mempersatukan kekuatan politik Islam.

Dari kalkulasi inilah kemudian misi Romy dan Cak Imin merekrut KH. Ma’ruf Amin menjadi figure cawapres 01 sebagai jawaban bahwa soliditas kelompok Islam tidak akan dibiarkan begitu saja mendukung koaliasi Prabowo.

Selanjutnya kalkulasi politik kelompok nasionalis liberal, social demokrat dan sosialis komunis yang tergabung dalam koalisi pendukung Jkw-Amin hal ini mesti memperhitungkan manakala paslon Jkw-Amin berhasil memenangkan Pipres 2019. Bagaimana selanjutnya?

Artinya meskipun Jokowi berhasil menangkan Pilpres 2019 namun demikian tidak akan membiarkan kekuatan kelompok politik Islam memainkan dominasi manouvernya politiknya.
Tegasnya kelompok nasionalis liberal, social democrat dan sosialis komunis tidak akan membiarkan ( seandainya ) Jkw-Amin menang tetapi lebih dimaknai sebagai kemenangan kelompok muslim.

Romi bilang dia dijebak. Oleh siapa? Tetapi sekarang yang pasti Romi lewaaaattt…..
Selanjutnya…tinggal nasib kardus durian….

Membaca langkah politik YIM yang disebutnya sebagai professional dan gratis ketika bersedia menerima sebagai pengacara capres pasangan JKW-MA. Saya coba membuat catatan prosfektif terkait Pemilu 17 April 2019;

  1. Kubu Prabowo-Sandi akan menggugat hasil Pemilu 2019 terutama terkait perhitungan Pilpres.
  2. Tugas dan tanggung jawab YIM menghadang gugatan tersebut dan memenangkan JKW-MA.
  3. YIM bertanggungb jawab dan proyeksinya HTI menang perkara kasasi di Mahkamah Agung / membatalkan SK. Kemenkum HAM tentang pencabutan badan hukum HTI.
  4. Dengan demikian kegiatan ormas HTI menjadi legal dan seluruh kader HTI berjuang memenang Partai Bulan Bintang untuk lolos 4% Parliamentary Threshold.
  5. YIM PBB PBB dan punya kursi di DPR RI.
  6. PBB gabung koaliasi partai pendukung pemerintah.

YIM politisi professional sebagai pemimpin PBB meski harus gratiskan jasa keahliannya sebagai pengacara. ini catatan pengingat dan akan dibuktikan nanti pasca Pemilu 17 April 2019.

Tetapi sebelumnya indikasi lebih awal dapat dibaca adalah keputusan Kasasi Mahkamah Agung yang memenangkan HTI.

Konsep negara khilafah pada dasarnya terikat dengan kenabian kerasulan sehingga setelah Rasulullah Muhammad SAW tidak ada lagi khalifah. Kerasulan kenabian adalah “mandate” langsung dari Allah SWT.
Khalifah dianggkat langsung dari langit, khalifah tidak dihasilkan dari konsili atau hasil kesepakatan antar ummat manusia melalui pemilu demokratis.
Khalifah juga bukan jabatan warisan nenek moyang. Tidak semua keturunan Nabi Adam AS lantas menjadi nabi karena warisannya.

Ini materi tentative sebagai pembuka…….

Sumpah Pemuda 1928 membangkitkan semangat membangkitkan jiwa sebagai bangsa merdeka. Semangat yang loyo karena mentalitas tak berdaya sebagai pihak yang terjajah memang harus dibangkitkan agar mampu tampil bergerak dan berjuang untuk merdeka.
Itulah makna dan peran Sumpah Pemuda dalam proses menuntut keadilan dan kemerdekaan sebagai bangsa.
Bagaimana caranya membangkitkan menggelorakan jiwa bahwa kita adalah suatu bangsa, masing masing komponen bangsa ini mempunyai caranya sendiri sendiri. Para kiayi mencatatkan langkah sejarah menggelorakan jiwa yang loyo menjadi jiwa yang bangkit dan bangun melawan penindasan penjajah Belanda.
Melalui upaya dakwah dan pengajian mereka meyakinkan seluruh jama’ah, seluruh kaumnya bahwa Allah SWT pasti berpihak kepada kaum yang tertindas dalam menghadapi penindasan kaum penjajah Belanda. Dengan kalimat tauhid dan takbir para kyai meyakinkan bahwa Allah SWT pasti menolong perjuangan kaumnya menghadapi penindasan penjajah Belanda.
Tegas, untuk membangkitkan jiwa menggelorakan semangat perlawanan terhadap penindasan itulah pada kyai meneriakan kalimat tauhid dan takbir.

Dulu sebelum reformasi di kota Jakarta masih rame penjaja koran. Nah supaya laku dagangannya mereka selalu meneriakan “koran koran berita penting berita penting….tokoh geng maling dirampok…“koran koran berita penting berita penting….tokoh geng maling dirampok….
Lantas ada juga yang tertarik dan membeli….

Nah kejadiannya ketika di halte seputaran jalan Medan Merdeka atau sekitar Monas terlihat kerumunan orang berseragam Korpri. Si penjaja koran berteriak lagi
“koran koran berita penting berita penting….seorang guru tertipu“
“koran koran berita penting berita penting….seorang guru tertipu“

Rupanya ada diantara yang berseragam Korpri adalah guru dan tertarik untuk membaca berita lantas membeli. Sampai habis tulisan dalam koran yang dibelinya tadi dia baca sampai ke iklan iklannya… ternyata tidak ada berita tentang seorang guru yang tertipu.

Selanjutnya kisah bersambung… si pedagang teriak lagi

“koran koran berita penting berita penting….seorang anggota ABRI tertipu“
“koran koran berita penting berita penting…. seorang anggota ABRI tertipu“
Laku lagi satu dibeli oleh anggota ABRI yang dan tertarik untuk membaca beritanya

Pas ada keliatan yang bersaram polisi lantas si penjaja koran teriak lagi lebih kencang….
“koran koran berita penting berita penting….seorang polisi tertipu“
Kok ada yaa nggota Polisi yang tertipu lantas si polisi ikutan beli.

Asyiiikkk laku lagi satu dibeli pak polisi…..nasiiib pak polisi juga tertipu
Nah sampai disini operasi pasar berlangsung mulus hehehe…

Tanpa merasa dosa menipu orang si penjaja koran teriak lagi…tapi kali ini dia kebablasan
“koran koran berita penting berita penting….seorang hakim tinggi tertipu“
“koran koran berita penting berita penting…. seorang dozen tertipu“
“koran koran berita penting berita penting…. Seorang pengacara tertipu“
“koran koran berita penting berita penting…. seorang bupati tertipu“…….

Tetapi kerjaaan nggak halal pasti akhirnya terbongkar juga….

Rupanya si polisi yang tadi membeli korannya kesal banget…karena tidak ada berita dalam koran yang dibelinya berita tentang seorang polisi yang tertipu…satu huruf saja tidak ada beritanya.

Merasa ditipu oleh pedagang koran tadi lantas si polisi minta anggota polisi lainnya untuk menangkapnya….cekelll

di pos jaga Sang polisi ngomel ngomel….”hey gemblung…kamu kira gampang nipu polisi yaaa…dan kamu bisa lolos…
“Polisi mau kamu tipu…sontoloyooo….plaakkk”

Tetapi si polisi….dia instopeksi dirinya mengapa dia percaya saja dengan omongan provocative…dalam hati dia mengakui dirinya yang sontoloyoo…

Sebagai pejabat public yang dipilih melalui pemilihan umum seperti Gubernur atau Walikota maupun Bupati terpilih melalui Pilkada wajarlah jika kemudian menyatakan secara terbuka dengan berkata “saya mendukung Presiden RI”. Pernyataan dukungan dalam konteks Presiden sebagai institusi pada sistem dan tatanan kenegaraan Republik Indonesia.

Tetapi sangat tidak etis ketika menyatakan diruang public dengan berkata “saya mendukung Prabowo”. Pernyataan seperti ini mempunyai mass appeal terkait beliau adalah figure yang maju sebagai Capres Pemilu 2019.

Pernyataan diruang publik seorang Gubernur atau pejabat public lainnya yang seperti ini sangat partisan. Sebab bagaimanapun ketika figure sudah terpilih maka secara otomatis menjadi pejabat public bagi seluruh lapisan masyarakat bangsanya.

“My loyality to the party end when loyality to the state began.” Kalau diterjemahkan kira-kira seperti ini, “Loyalitas saya berakhir kepada partai, seketika pengabdian saya pada negara dimulai”. John F. Kennedy Presiden ke-35 Amerika Serikat pada tahun 1961. Pernyataan inteletual yang cerdas dengan kapabelitas penuh sebagai pemimpin bangsa

Demikian pula delapan dari Sembilan Gubernur Kepala Daerah Provinsi, setelah dilantik lantas dengan fasih mengatakan “saya mendukung Jokowi”. Pernyataan seperti ini bernilai kampanye politik, mengandung bobot mass appeal terkait beliau adalah figure Capres Pemilu 2019.

Pernyataan diruang publik seorang Gubernur atau pejabat public lainnya yang seperti ini sangat partisan. Pernyataan ini disamping tidak etis sekaligus tidak menhayati makna jabatan public figure pada kehidupan demokratis dalam tatanan kenegaraan Republik Indonesia.

Melaui Pilkada atau melalui Pemilu 17 April 2019, kita memang membutuhkan pemimpin dalam kehidupan bernegara. Tetapi kita juga sangat pembutuhan intelektual yang cerdas untuk membawa kehidupan berkeadilan bagi seluruh rakyat.
Kita sangatlah berkeberatan ketika Presiden Republik Indonesia dilecehkan menjadi sakadar petugas.

Pada Pemilu 17 April 2019 kita membutuhkan Pemimpin intelektual yang cerdas dengan kapabelitas penuh sebagai pemimpin bangsa dan mumpuni untuk membimbing mengantarkan bangsa ini ke puncak budayanya.

Pengantar

Blog ini dibuat pada 15 Maret 2008 untuk menuliskan fikiran dan pandangan guna memahami orang lain melalui feed back atau tanggapan atas pemikiran yang tertulis, terutama pemikiran dari generasi muda yang sedang memainkan perannya diatas lantai kehidupan berbangsa di republik ini. About Me

Since March 15, 2008.

  • 214.837 hits

Pagerank Checker

Page Rank Check
Check Page Rank of any web site pages instantly:
This free page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Guest IP

IP

Visitors Map

Blog Indonesia

Blogger Indonesia

Current Moon

CURRENT MOON

RSS Umpan yang Tidak Diketahui

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS Umpan yang Tidak Diketahui

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Arsip

Syam Jr

Agustus 2019
S S R K J S M
« Mar    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031