Perdagangan emisi atau Carbon Trade, merupakan pendekatan administrasi yang digunakan untuk mengendalikan pencemaran dengan memberikan insentif ekonomi untuk menurunkan emisi pencemar atau polutan. Pangaturan perdagangan emisi ini bersumber pada konvensi internasional, salah satunya disebut sebagai Protocol Kyoto dimana Indonesia telah ratifikasi konvensi tersebut dalam sidang pleno DPR pada 28 Juni 2004 melalui pembahasan panjang sejak 1997.

Empat tahun kedepan berubah menjadi perkebunan kelapa sawit

Mengapa perdagangan emisi dapat dijalankan? Setiap negara menghasilkan carbon dari ekosistem hutan di wilayahnya. Tetapi setiap negara juga menghasilkan emisi atau pancaran efek greenhouse sebagai dampak dari kegiatan industri. Konvensi internasional mengatur batasan jumlah tingkat emisi. Suatu negara harus menutup industri mereka jika tingkat pulutannya sudah tidak seimbang lagi dengan carbon yang dihasilkan dari wilayahnya.

Untuk dapat meneruskan industrinya, suatu negara dapat membeli carbon dari negara lain seperti Indonesia yang mempunyai kelebihan karena wilayah hutannya sangat luas. Misalnya, Republik Federasi Jerman yang sebagian besar energi listriknya dari pembangkit berbahan bakar batubara. Power plant berdampak emisi yang juga menebarkan asam sulfat keudara. Industri mereka terancam ditutup manakala tingkat keseimbangan emisinya tidak sesuai lagi dengan parimeter konvensi internasional. Jika keadaanya demikian maka Jerman dapat membeli carbon dari Indonesia.

Demikia pula dengan Australia, meskipun wilayah mereka sangat luas tetapi mayoritasnya adalah gurun dan bukan hutan yang menghasilkan karbon. Dari sudut pandang ini, memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan industri berbagai produk guna memasuki pasar internasional yang sebelumnya dipasok oleh negara lain. Indonesia dimungkinkan untuk menerima realokasi industri negara maju.

Indonesia yang sangat membutuhkan investasi berdirinya pabrik pabrik membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, meningkatkan produktifitas warganya. Tetapi permasalahannya tidak sederhana, karena relokasi industri akan berdampak terhadap tingkat pengangguran di negara asalnya.

Presiden Bush pada awalnya menolak Protocol Kyoto. Perdagangag bebas yang dianut Amerika memberi keleluasaan pengusahanya untuk relokasi industri mereka keluar negeri. Tetapi akan berakibat tingkat pengangguran dalam negeri semakin tinggi.

Berbagai kampanye pelestarian hutan tropis merupakan bagian dari skema menghidupkan perdagangan emisi ini. Kampanye pelestarian hutan tropis dengan judul angin surga :Memelihara paru paru dunia. Bagi Indonesia berdampak tutupnya kilang plywood dan wood working di Kalimantan, Papua dan Intim umumnya berakibat ribuan pekerja  terkena PHK dan harus pulang kampung, kembali ke Pulau Jawa sebagai pegangguran dengan permasalahan kompleks epoleksosbud.

Sementara Jepang dan Australia dapat terus menghidupan pabrik pabrik pengolah cold foils serta industri bahan bangunan lainnya. Industri permesinan Jepang terus bertahan, sementara populasi motor yang menghasilkan polutan tumbuh berkembang di luar Jepang. Indonesia sekarang mengimpor bahan bangunan menggantikan produk kayu untuk gedung megah dan properti di Ibukota negara Jakarta.

Demikian pula dengan isue pemanasan global akibat perluasan tanaman sawit pada hutan gambut. Perluasan tanaman sawit Indonesia secara pasti akan berkembang kepada industri berbagai produk turunannya dan mampu menguasai pasaran dunia. Indonesia manakala sampai pada tahapan pengembangan produk turunan sawit, dipastikan mampu menggantikan berbagai produk konsumsi dunia yang sebelumnya dihasilkan negara maju.

Mereka harus tutup industrinya karena masalah tingkat keseimbangan carbon dengan emisi tadi. Karena itu langkah politik yang dikampanyekan secara internasional melalui institusi pemerintah maupun LSM adalah menjadikan Indonesia sebagai wilayah konservasi.

Apakah anda mau Indonesia harus menjadi orang utan? Saya pesankan ini kepada para caleg, karena saya non partisan maka saya sebut saja caleg partai sembako. 🙂