Ketika membuka Rapimnas ke 2 Partai Demokrat, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mengemukakan perasaanya yang was was untuk maju pada Pilepres 9 Juli 2009 jika permasalahan DPT tidak selesai. Kompas.com mengutip pernyataannya itu, disiarkan pada Munggu, 26 April pukul 11.24 waktu Indonesia barat;

“Banyak yang bilang saya atau capres lain tidak ikut pilpres jika DPT tidak selesai. Saya dukung 300 persen. Saya, yang juga insya Allah akan menjadi calon presiden Partai Demokrat, ada perasaan was-was,” Pernyataan SBY ini nampaknya cukup terencana dan bukan pernyatakan plesetan.

Kalimat saya dukung 300 persen yang diucapkan SBY, apakah merupakan ancaman balik untuk boikot Pilpres 2009,  dan lebih berbobot ketimbang ancaman kelompok Teuku Umar. Sebab, jangan lupa bahawa SBY adalah incumbent yang sedang memegang seluruh kendali pemerintahan.

SBY mengaku sangat sakit karena diduga melakukan kecurangan pada pemilu legislatif. “Sungguh sakit karena kami tidak pernah terpikir untuk melakukan hal yang menyimpang,” ujarnya di hadapan para peserta Rapimnas.

Suatu pernyataan yang jarang disampaikan oleh seorang kepala negara mengenai jalannya pemilihan umum suatu negera, dalam hal mana tudingan kecurangan ditanggapi sebagai diarahkan kepada presiden yang sedang menjabat hingga berakhirnya pada Oktober 2009. Tudingan mana menjadi lebih formal setelah SBY menyatakan hal ini secara terbuka. Nampaknya ada lubang baru dalam proses menuju Pilpres 2009.

Isue boikot terhadap pilpres memang sempat mengemuka oleh kelompok Teuku Umar yang dimotori oleh PDIP, Gerindra dan Hanura. Tetapi isu boikot pilpres 2009 kemudian melemah setelah Partai Golkar menyatakan resmi tidak bergabung dengan Partai Demokrat. Suatu peluang baru yang lebih longgar bagi kelompok Teuku Umar jika Partai Golkar dengan Ketua Umumnya Jusuf Kalla berada diluar “koalisi” Democrat.

Pergerakan para pemimpin partai yang semakin intens menyakapi perkebangan “pecah kongsi” SBY – JK dengan berbagai langkah pendekatan baru, menyiratkan bahwa Pilpres 2009 akan terlaksana sesuai jadwal. Pendekatan baru dengan melupakan kasus DPT yang sebelumnya menjadi topic permasalahan. Ancaman boikot pilpres 2009 kelompok Teuku Umar mulai mengering seperti embun tertimpa sinar matahari.

Namun ancaman baru merebak justeru dari pemerintah?. Apakah hal ini akan berkembang guna mengkondisikan perpanjangan masa pemerintahan SBY – JK manakala Pilpres 9 Juli 2009 batal digelar karena kasus DPT yang tak kunjung selesai. Sesuatu yang belum diatur Undang Undang dasar 1945.