Syam Jr Weblog

Archive for the ‘ekonomi’ Category

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan bahwa dia akan berfikir keras tentang infrastruktur dan bekerja sebaik mungkin. Berbagai pemberitaan pers belum menyebutkan pos jabatan mana secara spesifik namun diyakini beliau akan kembali memimpin Departemen Pekerjaan Umum. Ungkapan pendek, “berfikir keras dan bekerja sebaik baiknya” yang sempat disampaikan kepada pers usai “tes kesiapan bertugas” di Puri Cikeas Indah. Baca entri selengkapnya »

Terdapat pandangan yang berbeda antara SBY dengan Budiono mengenai privatisasi. Suatu isu ekonomi yang ramai diperdebatkan oleh para pendukung masing masing capres/cawapres dikaitkan dengan apa yang disebut dengan neolib versus ekonomi kerakyatan. SBY bersikap konservatif dan hati hati, sehingga pemerintah tidak akan melakukan privatisasi dan tidak akan menjual asset Negara. Sementara Budiono bersikap progresif dengan argumentasi yang mendukung privatisasi BUMN secara selektif. Perbedaan pandangan bukan hal yang luar biasa berkaitan dengan latar belakang pertimbangan untuk mengambil keputusan kebijaksanaan dalam pemerintahan modern. Namun dalam kondisi musim kampanye Pilpres 2009 perbedaan pandangan tersebut bisa menimbulkan implikasi politis bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya.

Sebagaimana disiarkan KOMPAS.com – Pemerintah memastikan tidak akan melakukan privatisasi dan penjualan aset pemerintah termasuk juga BUMN untuk menutup defisit APBN 2010. Pemerintah lebih memilih untuk menambah utang baik dalam maupun luar negeri untuk menutup defisit sebesar 1,3 persen PDB. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan bahwa pemerintah akan sangat hati-hati dan konservatif dalam menentukan anggaran dalam APBN 2010 nanti. Ia menambahkan, selain utang sumber pembiayaan masih akan mengandalkan dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerbitan obligasi. “Presiden menekankan, kita tidak akan melakukan privatisasi dan menjual aset negara,” tegas Paskah, kemarin……”

Pada kesempatan terpisah di Bandung, Cawapres Budiono mengungkapkan, “Ke depannya, privatisasi BUMN harus ditujukan untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya dapat menguntungkan rakyat Indonesia,” ujar Boediono dalam diskusi perbankan syariah, Jumat (19/6) di RM Panyawangan, Bandung. Dengan demikian, hingga periode waktu tertentu, pengelolaan BUMN dengan mengombinasikan peran swasta dan pemerintah masih harus dimungkinkan. “Jika BUMN go public, atau memiliki strategic partner, segala aktivitas BUMN menjadi dapat diteropong sehingga terbangun transparansi dan tata kelola yang efektif dan efisien,” ujarnya.”….

Sementara itu dipastikan bahwa pemerintah melalui Kementerian BUMN akan melanjutkan program privatisasi terhadap 30 BUMN pada tahun 2009 yang sebagian besar merupakan pengalihan dari tahun 2008. “Tahun lalu (2008) karena kondisi pasar tidak memungkinkan, maka ada sejumlah BUMN restrukturisasinya carry over (dialihkan) ke tahun depan,” kata Deputi Menneg BUMN Bidang Privatisasi dan Restrukturisasi, M Yasin, seusai  “Excecutive Briefing: A Regional Perspective in The Economic Crisis”, di Jakarta, Selasa (30/12).

Yasin menjelaskan, seharusnya jumlah yang harus diprivatisasi pada 2009 mencapai 44 perusahaan, tetapi karena sejumlah pertimbangan dan situasi ekonomi yang belum pasti maka kemungkinan hanya 30 perusahaan. “Dari 30 perusahaan umumnya skema privatisasinya dilakukan melalui IPO (Initial Public Offering), kecuali perusahaan yang kepemilikan saham pemerintah di dalamnya hanya kecil atau minoritas,” ujarnya. Sikap SBY sebagaimana diungkapkan Paskah Suzzeta, untuk tidak melakukan privatisasi dan menjual asset Negara nampaknya lebih pada tataran ideal, suatu statemen politik dalam nuansa kampanye pilpres dalam hal mana privatisasi dikonter lawan politiknya sebagai ciri neolib. Sementara Budiono yang saat ini bukan “orang pemerintah” karena baru calon wapres, lebih pada realitas empiris dalam hal mana berkaitan dengan kebutuhan pragmatis mengatasi keadaan perekonomian Negara.

Meskipun pernyataan Budiono bersifat perspektif jika terpilih sebagai wapres, tanpa analisa sekalipun maka dapat disimpulkan bahwa yang akan berjalan adalah argumentasi Budiono. Realitas pasar yang membentuk kondisi perekonomian negara akan mengalahkan visi idealis mempunyai analogi sederhana misalnya; bagaiamana  seseorang tidak berutang jika realitasnya memang tidak punya duit sedangkan barang belum laku dijual sementara kebutuhan aktual mendesak. Jadi jika misalnya Budiono adalah “real vice president” maka kayaknya akan terlihat standar ganda dalam menyikapi permasalahan bangsa. Sikap politik SBY pada tataran ideal tidak dijalankan pada tataran operasional.

Hal inikah yang terjadi pada duet SBY-JK? Apakah hal seperti ini akan terulang?  Sekalipun tidak yakin bahwa Budiono akan lebeih “berani” didanding JK, tapi sebagai ekonom  argumentasinya akan dapat mempengaruhi keputusan akhir.

Saya hanya berharap privatisasi tidak dilakukan tergadap BUMN sector industri strategis kalau perusahaan semacam itu masih ada, siapapun presidennya.

Hari ini Selasa 22 Desember 2008 saya menyaksikan tayangan : Suami Takut Isteri di Trans TV. Ada bagian adegan dimana kue cokelat di tempelkan ke muka pemain. Kue yang dijadikan hand property adegan tersebut adalah makanan manusia. Saya ingin mengungkapkan protes karena bagaimanapun, apakah kue itu beneran atau kue mainan, namun kesan umum yang saya dapatkan, bahwa adegan itu menunjukan sikap yang tidak menghargai makanan sebagaimana layaknya. Bagi mereka yang kaya barangkali kue seperti itu tidak bernilai. sehingga biasa biasa saja untuk dijadikan mainan. Tetapi bagi yang miskin kue cokelat seperti itu adalah makanan mewah. Adegan pada tanyangan tersebut terasa arogan bagi rakyat miskin yang jauh di pedesaan terpencil. Dengan ini saya menyatakan protes.

Jika perubahan dimaknai sebagai ketidak-pastian maka artinya rakyat inginkan stabilitas politik untuk mencapai tingkat kesejahteaan yang lebih baik. Perubahan sebagai ide dasar yang kemudian tercermin pada upaya memunculkan figur Capres yang diusung partai partai, justeru dianggap kontra produktif karena hanya akan menimbulkan goro goro, labilitas politik yang apapun argumentasinya berujung pada meningkatnya kesengsaraan rakyat. Jadi banyaknya figur yang ambisi pada pilpres 2009 justeru akan semakin menakutkan rakyat.

Baca entri selengkapnya »

Perdagangan emisi atau Carbon Trade, merupakan pendekatan administrasi yang digunakan untuk mengendalikan pencemaran dengan memberikan insentif ekonomi untuk menurunkan emisi pencemar atau polutan. Pangaturan perdagangan emisi ini bersumber pada konvensi internasional, salah satunya disebut sebagai Protocol Kyoto dimana Indonesia telah ratifikasi konvensi tersebut dalam sidang pleno DPR pada 28 Juni 2004 melalui pembahasan panjang sejak 1997.

Empat tahun kedepan berubah menjadi perkebunan kelapa sawit

Empat tahun kedepan berubah menjadi perkebunan kelapa sawit

Baca entri selengkapnya »

Presiden Repiblik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyepakati hasil KTT G-20 atau Summit on Financial Markets and the World Economy, di National Bulding Museum, Washington DC. sabtu 15 Nopember 2008, tentang prinsip dasar pengaturan dan pengawasan atas transaksi dan pasar keuangan global.

Dengan demikian bagi Indonesia diperlukan ratifikasi guna penyesuaian atas pengaturan dan pengawasan ketat terhadap pasar keuangan. Ratifikasi dibutuhkan agar berbagai pengaturan baru yang berkait dengan jual beli valuta asing tersebut dapat dilaksanakan di dalam negeri sesuai hasil kesepakan G-20. Indonesia yang sejak reformasi 1998 menganut sistem devisa bebas, kini akan kembali memasuki sistem devisa terkontrol sebagaimana era Orde Baru.

Baca entri selengkapnya »

Saya tergerak untuk hadir pada roundtable discussion mengenai upaya percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia yang diselenggarakan Kamar dagang dan Industri Indonesia. Acara diskusi pada 22 Agustus di Rattan Inn Hotel – Banjarmasin ini ternyata dihadiri oleh peserta dari 16 Propinsi Kawasan Timur Indonesia, termasuk didalamnya adalah Fadel Mohammad, Gubernur Gorontalo dan Awang Farouk, Bupati Kutai Timur lalu gong lima kali oleh Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Ir. H. Muhammad Lukman Edy.

Eh benar juga ternyata ada tanggapan dari floor bahwa pembicaraan mengenai pembangunan kawasan timur ini sudah berlangsung sejak 20 tahun lalu dan hasilnya tetap tertinggal di panel dan nyaris tanpa aksi nyata yang mampu mendongkrak kesejahteraan rakyat. Mengapa? Jawabannya tetap bertahan pada “diharapkan semoga”. Itulah kenyataan kemalangan rakyat 16 propinsi atau separuh NKRI ini. Kuncinya terletak pada lemahnya pembangunan infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia. Itulah pandangan hampir semua tokoh kita.

Ketika bertemu dengan Dr. Hadiono saya sampaikan kepada beliau bahwa selama ini pola yang dianut oleh Bappenas, pembangunan termasuk pembangunan infrastruktur dasar dirancang dengan pendekatan kependudukan atau demographic approach. Sisi lain adalah realitas empiris bahwa pertumbuhan ekonomi kita bersandar pada eksploitasi sumber daya alam. Dengan kata lain bahwa kita selalu menguras sumber daya alam kawasan timur ini namun melupakan pembangunan infrastrukturnya secara berimbang guna menghasilkan sumber perekonomian terbaharukan…sustainable resource.

Sumber daya alam kita kuras cuma untuk dimakan saja, ngempanin wilayah padat penduduk yang problem politik dan sosialnya sangat kompleks dalam konteks demographic approach tadi. Ibaratkan punya ayam, telurnya terus diprocotin tapi pakan dan kandangnya tidak becus kita urus. Sehingga suatu saat ayamnya bisa mabur bergabung dengan NSAB atau Negara Serikat Antah Berantah….he he he…

Pembangunan infrastruktur di Indonesia mengalami pasang surut terutama saat Indonesia dilanda krisis ekonomi. Pembangunan infrastruktur mengalami hambatan pembiayaan karena sampai sejauh ini, titik berat pembangunan masih difokuskan pada investasi sektor-sektor yang dapat menghasilkan perputaran uang (cash money) yang tinggi dengan argumentasi bahwa hal itu diperlukan guna memulihkan perekonomian nasional.

Sedangkan pembangunan infrastruktur lebih difokuskan pada usaha perbaikan dan pemeliharaan saja. Dengan demikian dewasa ini, pembangunan infrastruktur kawasan timur Indonesia belum menjadi focus utama pembangunan.

Pada saat ini sudah hampir menjadi kesimpulan umum bahwa infrastruktur adalah fundamental perekonomian Indonesia. Bahwa daerah atau kawasan Indonesia Timur merupakan wilayah strategis guna membangkitkan potensi nasional. Oleh karena itu hari ini adalah saat yang tepat guna meletakkan kemauan bersama menyusun konsep pembangunan infrstruktur kawasan Timur Indonesia yang bersumber pada kesadaran penguasaan teknologi dan keunggulan sumberdaya daerah.

Pemetaan kebutuhan infrastruktur lima tahun ke depan berdasarkan jenis inftrastruktur seperti; jalan, listrik, gas, air bersih, pelabuhan, telekomunikasi, moda transportasi, dan lain-lain serta berdasarkan tipologi kewilayahan.
Perumusan pembiayaan infrastruktur dan sumber pembiayaannya.
Pengkajian kerangka regulasi yang ada dan merekomendasikan penyempurnaan kerangka tersebut guna mendukung prioritas pembangunan dan pembiayaan infrastruktur

Penyusunan strategi pembangunan dan pembiayaan infrastruktur ini diharapkan dapat menghasilkan peta pembangunan infrastruktur yang jelas di masa yang akan datang sehingga pemerintah mempunyai dokumen yang lengkap terhadap pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu, ruang lingkup dari penyusunan strategi ini mencakup seluruh aspek potensi ekonomi wilayah Indonesia Timur sebagai rumusan strategis pembangunan infrastruktur nasional, baik berdasarkan subsektor jenis infrastruktur dan maupun tipologi kewilayahan dengan basis pendekatan potensi.

Penyusunan strategi pembangunan dan pembiayaan infrastruktur kawasan timur Indonesia diharapkan dapat menghasilkan Master Plan di bidang infrastruktur yang akan mendukung skenario pembangunan era baru ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Master Plan ini diharapkan dapat memuat berbagai data dan informasi mengenai pembangunan dan pembiayaan infrastruktur berdasarkan skala prioritas pembangunan dan regulasi yang mendukung arah pembangunannya.

Cerminan pembangunan infrastruktur nasional adalah pembangunan infrastruktur di tiap wilayah atau propinsi di Indonesia. Perkembangan pembangunan infrastruktur di masing-masing pulau di Indonesia memperlihatkan perbedaan yang cukup berarti. Dominasi pembangunan infrastruktur sangat ditentukan oleh kondisi geograsfis dan demografis dari suatu wilayah.

Dominasi infrastruktur ini dapat mencerminkan pula tingkat aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Perkembangan pembangunan infrastruktur untuk masing-masing pulau yang ada di Indonesia. Hal ini pula yang menjadi hambatan pembangunan infrastrukrur Kawasan Timur Indonesia.

Pada hal sejatinya jika Indonesia ingin percepatan mencapai kemajuan maka pendekatan potensi atau potential approach yaitu potensi yang mendorong tumbuhnya komoditas unggulan, hendaknya menjadi komintmen kuat terhadap pembangunan infrstruktur kawasan timur Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui bahwa daerah Kalimantan Selatan sebagaimana daerah Kalimantan umumnya yang merupakan salah satu pulau terbesar yang ada di wilayah negara kita. Tingkat kepadatan pendudukanya relative rendah sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan pendekatan demographic dalam perencanaan pembangunan infrastukturnya.

Dengan jumlah penduduk yang mendiami wilayah ini hanya sebesar 6% dari total penduduk Indonesia, maka akan berdampak pada aktivitas ekonomi yang ada di wilayah ini. Kondisi semacam ini merupakan kondisi tipikal wilayah Indonesia Timur. Karenanya diperlukan langkah potential approach atau pendekatan potensial untuk pembangunan infrastrukturnya

Komoditas yang menjadi unggulan untuk wilayah ini adalah sektor pertambangan dan galian, sub sector perkebunan dan subsektor kehutanan. Ketiga sektor ini memberikan sumbangan besar bagi pendapatan nasional.

Dengan demikian terdapat pandangan berbeda mengenai pola perencanaan bahwa berdasarkan jumlah penduduk atau pendekatan demografik, aktivitas ekonomi unggulan yang tidak memerlukan banyak infrastruktur, maka akibatnya adalah persentase pembangunan infrastruktur di pulau ini lebih rendah dibandingkan pulau Jawa dan Sumatera.

Dilihat dari infrastruktur transportasi, pelabuhan laut lebih mendominasi dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini sangat wajar dengan kondisi geografis dari Kalimantan yang lebih banyak rawa dibandingkan dengan daratannya yang memungkinkan sektor pelabuhan laut dan lalulitas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan lebih berkembang dibandingkan dengan transportasi darat.

Pembangunan jalan di pulau ini masih relative rendah bila dibandingkan dengan luas wilayah pulau ini. Hal ini sangat signifikan sekali dengan jumlah kendaraan yang berada di wilayah ini hanya sebesar 5,8% dari jumlah kendaraan yang ada di Indonesia. Hal ini pula yang menyebabkan rendahnya tingkat mobilitas dan tingginya biaya transportasi sehingga wilayah ini kehilangan daya saingnya dalam menarik investasi.

Pandangan keliru juga terdapat pada subsektor pertanian tanaman pangan dan pengairan. Dapat kita temukan fakta bahwa irigasi tidak menjadi salah satu fokus pembangunan infrastruktur karena wilayah ini bukan sebagai lumbung padi tetapi lebih cenderung pada komoditas kehutanan dan perkebunan.

Pada pada sisi lain kitapun memehami betul bahwa kondisi wilayah ini sangat dimungkinkan membangun jaringan irigasi guna menjadikan Kalimantan sebagai lumbung padi. Kita dapat belajar dan membandingkan kondisi wilayah ini dengan kondisi Vietnam yang petaninya lebih unggul dari petani kita bahkan tanpa proteksionisme perdagangan.

Saat ini akses masyarakat Kalimantan terhadap air bersih, hanya sebesar 44% yang dapat menikmati air bersih sedangkan sisanya belum mendapatkan akses terhadap air bersih.

Ini merupakan salah satu permasalahan yang harus menjadi perhatian, karena bila kondisi tersebut dibiarkan maka akan berdampak pada tingkat kesehatan dari masyarakat di Kalimantan. Bagaimana kita bisa mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan mampu bersaing secara global bila tingkat hiegenitas masih rendah. Oleh karena itu akses terhadap air bersih perlu langkah prioritas pembangunan infrastrukturnya.

Demikian pula dengan subsektor telematika dan ketenagalistrikan perlu berpacu dengan irama pertumbuhan yang berkembang dengan pesat. Hal ini sejalan dinamika dan aktivitas dari masyarakat di pulau Kalimantan.

Pembukan lahan menjadi lahan pertanian yang notabene terjadi perubahan fungsi seringkali memicu kotroversi yang kontraproduktif, hendaknya dipelajari kembali dengan seksasama agar tidak terdapat resistensi pembangunan hanya sekadar penolakan emosional, namun sebaliknya kehilangan informasi berharga tentang potensi ekonomi yang mempunyai keunggulan tertentu.

Akhirnya kita juga mengapeal akan pentingnya kesadaran tentang pembangunan infrastruktur berkaitan dengan upaya strategis percepatan pertumbuhan ekonomi, hendaknya secara nyata mengurangi hambatan birokratis di semua lini baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pada tingkat pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten.

Satu catatan lagi bahwa upaya untuk melakukan perubahan pola pembangunan yang berbasis linier jumlah penduduk mejadi pendekatan berbasis potensi akan mendapat tantangan kuat politisi wilayah padat penduduk yang sudah kemaruk kepenakan. Jangan lupa bahwa mereka adalah mayoritas yang menentukan arah kebijakan. Jadi kembali kita catatkan “ diharapkan dan semoga” gitu lho.


Pengantar

Blog ini dibuat pada 15 Maret 2008 untuk menuliskan fikiran dan pandangan guna memahami orang lain melalui feed back atau tanggapan atas pemikiran yang tertulis, terutama pemikiran dari generasi muda yang sedang memainkan perannya diatas lantai kehidupan berbangsa di republik ini. About Me

Since March 15, 2008.

  • 214.234 hits

Pagerank Checker

Page Rank Check
Check Page Rank of any web site pages instantly:
This free page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Guest IP

IP

Visitors Map

Blog Indonesia

Blogger Indonesia

Current Moon

CURRENT MOON

RSS Umpan yang Tidak Diketahui

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS Umpan yang Tidak Diketahui

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Arsip

Juni 2019
S S R K J S M
« Mar    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930