Syam Jr Weblog

Posts Tagged ‘Pilpres 2009

Mydas

Posted on: Juli 3, 2009

Ketika kita mencoba menjawab mengapa Mydas dalam mythology Yunani mendekat ke pusat kekuasasaan yaitu para dewa, ternyata keinginnya adalah agar dia mendapat kekuasaan untuk mengubah apa yang disentuhnya bisa berubah menjadi emas. Ketika kekuasaan itu didapatkan maka hasilnya adalah tragedy, roti dan anggur yang disentuhnya seketika berubah menjadi emas dan Mydas tewas karena kelaparan.

Dalam belantara politik, tokoh bin tokoh berupaya keras untuk merapat ke pusat kekuasaan. Pada musim pesta demokrasi seperti saat ini, espektasi membuat pilihan pilihan dimanakah gerangan pusat kekuasan itu berwujud. Berbagai cara ditempuh, berkata dan berlaku santun, halus, bahkan bisa kasar, hitam, merah biru lengkap dengan berbagai trik dan muslihat.

Kata disusun, argumen dibuat, data disanding, keputusan sudah bulat bahwa kekuasaan bisa didapat dari yang namanya presiden. Menjelang pilpres 2009 berbagai cara kampanye dilakukan yang menurut teorinya termasuk apa yang disebut sebagai bandwagon effect untuk memenangkan pemilihan dalam satu putaran. Angka angka menjadi data penting penciptaan informasi kearah mana rakyat hendak digiring.

Tanpa bermaksud menganalogikan Mydas dalam mythology Yunani dengan lembaga survey di Indonesia, tetapi sentuhannya pada angka angka dapat berubah menjadi “emas” dan menghasilkan bayaran tinggi mencapai 1,5 milyar rupiah apapun alasannya. Apakah bayarannya dalam bentuk bergepok uang merah gres dan wangi atau kebagian kekuasaan berupa jabatan yang diimpikan, kerja harus tuntas.

Semuanya menjadi sah sah saja dan nampak wajar atas nama kepentingan bagi mereka yang sedang mendekat ke pusat kekuasaan. Bahkan angka 70% estimasi kemenangan dilansir ke public sebagai nisbat karena diperoleh berdasarkan survey dengan metoda saintifik. Entahlah, apakah angka angka itu hasil sentuhan sebagaimana Mydas menyetuh anggur dan roti?

Berhembus nafas wangi dari Jombang, Jawa Timur yang mengingatkan tentang keyakinan akan takdir, qodha dan qadar. Info yang dilansir mengenai estimasi kemenangan 70% dianggap sebagai perilaku mendahului takdir serta sikap sekuler yang berarti bersalahan dengan keyakinan tradisional sebagaimana dianut ahlusunnah wal jamaah di Jawa Timur umumnya.

Bathin bertemu bathin membuka khasanah untuk melihat pedoman, berdoa memohon petunjuk agar ummat terayomi dengan tindakan bijak. Keputusanpun diambil yaitu membimbing ummat untuk memilih seorang mukhtasyar nadhiyin sebagai pemimpin periode mendatang. Tangan akan bergerak memilih siapa yang ada dihati dimana rahasia keajaiban disimpan.

Terdapat pandangan yang berbeda antara SBY dengan Budiono mengenai privatisasi. Suatu isu ekonomi yang ramai diperdebatkan oleh para pendukung masing masing capres/cawapres dikaitkan dengan apa yang disebut dengan neolib versus ekonomi kerakyatan. SBY bersikap konservatif dan hati hati, sehingga pemerintah tidak akan melakukan privatisasi dan tidak akan menjual asset Negara. Sementara Budiono bersikap progresif dengan argumentasi yang mendukung privatisasi BUMN secara selektif. Perbedaan pandangan bukan hal yang luar biasa berkaitan dengan latar belakang pertimbangan untuk mengambil keputusan kebijaksanaan dalam pemerintahan modern. Namun dalam kondisi musim kampanye Pilpres 2009 perbedaan pandangan tersebut bisa menimbulkan implikasi politis bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya.

Sebagaimana disiarkan KOMPAS.com – Pemerintah memastikan tidak akan melakukan privatisasi dan penjualan aset pemerintah termasuk juga BUMN untuk menutup defisit APBN 2010. Pemerintah lebih memilih untuk menambah utang baik dalam maupun luar negeri untuk menutup defisit sebesar 1,3 persen PDB. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan bahwa pemerintah akan sangat hati-hati dan konservatif dalam menentukan anggaran dalam APBN 2010 nanti. Ia menambahkan, selain utang sumber pembiayaan masih akan mengandalkan dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerbitan obligasi. “Presiden menekankan, kita tidak akan melakukan privatisasi dan menjual aset negara,” tegas Paskah, kemarin……”

Pada kesempatan terpisah di Bandung, Cawapres Budiono mengungkapkan, “Ke depannya, privatisasi BUMN harus ditujukan untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya dapat menguntungkan rakyat Indonesia,” ujar Boediono dalam diskusi perbankan syariah, Jumat (19/6) di RM Panyawangan, Bandung. Dengan demikian, hingga periode waktu tertentu, pengelolaan BUMN dengan mengombinasikan peran swasta dan pemerintah masih harus dimungkinkan. “Jika BUMN go public, atau memiliki strategic partner, segala aktivitas BUMN menjadi dapat diteropong sehingga terbangun transparansi dan tata kelola yang efektif dan efisien,” ujarnya.”….

Sementara itu dipastikan bahwa pemerintah melalui Kementerian BUMN akan melanjutkan program privatisasi terhadap 30 BUMN pada tahun 2009 yang sebagian besar merupakan pengalihan dari tahun 2008. “Tahun lalu (2008) karena kondisi pasar tidak memungkinkan, maka ada sejumlah BUMN restrukturisasinya carry over (dialihkan) ke tahun depan,” kata Deputi Menneg BUMN Bidang Privatisasi dan Restrukturisasi, M Yasin, seusai  “Excecutive Briefing: A Regional Perspective in The Economic Crisis”, di Jakarta, Selasa (30/12).

Yasin menjelaskan, seharusnya jumlah yang harus diprivatisasi pada 2009 mencapai 44 perusahaan, tetapi karena sejumlah pertimbangan dan situasi ekonomi yang belum pasti maka kemungkinan hanya 30 perusahaan. “Dari 30 perusahaan umumnya skema privatisasinya dilakukan melalui IPO (Initial Public Offering), kecuali perusahaan yang kepemilikan saham pemerintah di dalamnya hanya kecil atau minoritas,” ujarnya. Sikap SBY sebagaimana diungkapkan Paskah Suzzeta, untuk tidak melakukan privatisasi dan menjual asset Negara nampaknya lebih pada tataran ideal, suatu statemen politik dalam nuansa kampanye pilpres dalam hal mana privatisasi dikonter lawan politiknya sebagai ciri neolib. Sementara Budiono yang saat ini bukan “orang pemerintah” karena baru calon wapres, lebih pada realitas empiris dalam hal mana berkaitan dengan kebutuhan pragmatis mengatasi keadaan perekonomian Negara.

Meskipun pernyataan Budiono bersifat perspektif jika terpilih sebagai wapres, tanpa analisa sekalipun maka dapat disimpulkan bahwa yang akan berjalan adalah argumentasi Budiono. Realitas pasar yang membentuk kondisi perekonomian negara akan mengalahkan visi idealis mempunyai analogi sederhana misalnya; bagaiamana  seseorang tidak berutang jika realitasnya memang tidak punya duit sedangkan barang belum laku dijual sementara kebutuhan aktual mendesak. Jadi jika misalnya Budiono adalah “real vice president” maka kayaknya akan terlihat standar ganda dalam menyikapi permasalahan bangsa. Sikap politik SBY pada tataran ideal tidak dijalankan pada tataran operasional.

Hal inikah yang terjadi pada duet SBY-JK? Apakah hal seperti ini akan terulang?  Sekalipun tidak yakin bahwa Budiono akan lebeih “berani” didanding JK, tapi sebagai ekonom  argumentasinya akan dapat mempengaruhi keputusan akhir.

Saya hanya berharap privatisasi tidak dilakukan tergadap BUMN sector industri strategis kalau perusahaan semacam itu masih ada, siapapun presidennya.

Kadin hebat ketika menyelenggarakan acara penyampaian visi dan misi tiga calon presiden pada tayangan tiviwan minggu lalu. Hebatnya dimana? Acara berlangsung dengan blokking arena tapal kuda, capres berbicara ditengah arena kayak pemain teater sehinga gagasan yang disampaikan “murni” dari memory sang capres. Model arena tapal kuda ini tentu punya maksud untuk mengukur kemampuan memori , untuk mengganti istilah kehandalan seorang capres. Capres harus tampil tanpa teks. Kalau bicara di podium akan dapat menggunakan teleprompter untuk jaim, tampil gaya seolah olah tanpa teks.

Pak SBY tampil mempesona, sangat  terlihat berwibawa sehingga ketika akan masuk arena sudah mendapatkan standing applause, sambutan tepuk tangan lebih lama dibanding dua capres lannya. Standing applause lantas membentuk nuansa bahwa SBY “diatas angin”, sehingga kemudian terbawa pada perasaan berada pada posisi lebih tinggi dari yang lain. Lalu garis bawah pembicaraan beliau porsinya lebih kepada menjelaskan atau tepatnya membantah prasangka berkembang bahwa SBY-Budiono adalah penganut ekonomi neo liberalis. Pihak lain tidak paham apa itu neolib dan harus diberi penjelasan. Ungkapan “they don’t understand” membekas diingatan. Namun dikalangan masyarakat awam ungkapan seperti itu hanya menyisakan tanda tanya saja.

Nah. Ternyata arena tapal kuda di Shangrila Hotel – Jakarta itu “makan korban” juga.  Ketika dalam penyampaian visi misi itu SBY mengawalinya dengan mengatakan bahwa dia mempunyai prinsip “empat tidak”, Sayang, beliau hanya dapat menyebutkan “tiga tidak” saja karena “satu tidak”nya nggak muncul ketika diperlukan alias lupa. Mengapa dia lupa? Namanya saja lupa, jadi nggak usah ditanyakan mengapa. Kalaupun  ditanyakan saya yakin “They  don’t understand”.

Ketika menyampaikan visi misi ekonominya mbak Megawati tampil penuh percaya diri, mbak Mega sangat terbantu oleh presenter tiviwan yang membuka kata dengan “pujian”  bahwa beliau adalah capres paling cantik. Tagline paling cantik memang  seaslinya dari beliau. Sehingga waktu tagline diungkapkan kembali oleh presenter, membuat mbak Mega tertawa lepas, hadirin semua juga tertawa. Jadi telah ada sambung rasa antara mbak Mega dengan audiens  yang tokoh tokoh pengusaha anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia itu.

Itulah yang melepaskan “tekanan”  emosi  beliau sehingga tampil pede banget. Meski pede tetap saja kena. Ketika beliau mencoba menjawab satu pertanyaan dan meluncurlah kata kata ”..boleh yaa minta bantuan…”. Nah ungkapan seperti itu member kesan bahwa  beliau tidak menguasasi apa yang dipertanyakan peserta. Demikian pula sepanjang penyampaian visi misi, beliau beberapa kali mengulang pernyataan bahwa pertanyaan peserta “sulit”. Kalau “sulit” dilontarkan sesekali saja,  mungkin dapt dimaklumi sebagai satu gaya improvisasi ataupun cara rendah hati mengapresiasi pertanyaan, tetapi jika dilakukan berulang ulang “sulit” artinya yang di memory mbak Mega memang sulit itulah adanya. Mengurangi poin.

Tentu saja pak JK luput dari “jebakan” arena tapal kuda ini. Lihatlah, acara diselenggarakan oleh Kadin Indonesia, disana  pak JK tentu lebih familiar. Tampil dengan cepat dan lancar dalam menjawab setiap pertanyaan tanpa keraguan sedikitpun, sehingga “pertunjukan” sangat bisa dinikmati. Terutama ketika dia ditanya tentang produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri penting. Harus satu kata dengan pebuatan, ucapnya.  JK mencontohkan dirinya memakai sepatu produk dalam negeri. Aksinya  mencopot sepatu menunjukan produk Cibaduyut yang dipakainya, seluruh pemirsa tentu merasa terhibur denga sikap kesederhanaan beliau. Tapi bukan itu poinnya. Pak JK tampil prima pada acara penyampaian visi misi itu karena berada dilingkungan pengusaha, beliau tampil seperti  di rumah sendiri.

Dari visi misi ketiga capres nampaknya tidak jauh berbeda, semuanya  membangun bangsa demi kesejahteraan rakyat. Sebagaimana dikemukakan mbak Mega bahwa dia mencatat pembicaraan  dua pesaing  sebelumnya. Namun mbak mega lebih menegaskan tentang  amanah konstitusi, UUD 1945 sebagai landasan membangun bangsa yang berdaulat, mandiri dan menjalankan ekonomi kerakyatan berdasarkan budaya sendiri. Kebijakan pro rakyat tanpa meminggirkan pengusaha. Apakah ini maknanya dikotomis rakyat versus pengusaha?

JK tampil dengan visi : Kemandirian Ekonomi Nusantara,  misi bersama mensejahterakan rakyat secara lebih cepat dan lebih baik, sepertinya JK ingin hadir membawa misi yang lebih nasionalis. Baik mbak Mega maupun Pak JK memandang perlu campur tangan Negara untuk mengatur ekonomi demi mencapai kesejahteraan rakyat. Sementara SBY dianggap lebih membiarkan perkembangan ekonomi dengan orietasi global pasar bebas yang diistilahkan sebagai neo liberalis.

Padahal Pak SBY merasa tidak demikian, dalam hal mana beliau menepis prasangka tersebut dengan mengatakan bahwa mereka tidak mengerti,”they don’t understand”. ucapnya. Entah yang digolongkan sebagai “mereka” itu termasuk saya? Pastinya tentu para pesaing pada pilpres Juli 2009, tukang kritik dan lawan politik lainnya. Bahkan pak SBY sempat mengatakan bahwa sebagai incumbent dijadikan musuh bersama. Sempat sempatnya menempatkan diri sebagai musuh bersama, suatu upaya pencitraan membentuk opini publik bahwa pihaknya telah didzalimi. Sekarang yang seperti itu tidak model lagi, banter dalam hati orang bilang… kasian deh lu.

Kalam penutup. Namun harus ada kesimpulan apa pendapat terhadap tampilan dari tiga capres yang telah menyampaikan visi misi pada acara Presiden Pilihanku oleh Kadin Indonesia dan tiviwan minggu lalu. Menurut saya. Peringkat pertama pak JK, peringkat kedua mabak Mega disusul pak SBY peringkat ketiga.

Catatan penanda: Menggunakan bahasa asing dalam konteks pergulatan politik nasional dikhawatirkan berakibat melekatkan karakter asing pada sosok seorang pemimpin dimata rakyatnya. Kalau keterusan, lama lama iso dadi londo ireng… :)( Syam Jr )

Prof. Boediono dalam pidato pengukuhannya sebagai cawapres dari Partai Demokrat mendampingi capres Soesilo Bambang Yudhoyono, menyatakan otokritik yang mengingatkan dirinya sendiri. Dia menyatakan, Indonesia membutuhkan pemimpinan yang tidak dikotori oleh suap, tidak mau memperdagangkan kekuasaan. “Tidak mencampuradukkan kepentingan negara dengan kepentingan bisnis keluarga,” ujar Boediono di depan ribuan orang yang hadir sebagaimana siaran langsung televisi dari Gedung Sabuga, Bandung Jum’at  malam.

Kenapa otokritik? Jika bukan otokritik maka pernyataan itu dapat ditanggap sebagai serangan kepada pihak pesaing lainnya baik JK-WIN maupun Mega-Prabowo dalam rangka pilpres Juli 2009. Sementara sebelumnya SBY sendiri telah memperingatkan agar tidak takabur dan menjelekkan pihak lain. Pernyataan Boediono tidak menggambarkan esensi jargon politik “SBY-Berbudi”  yang dipublikasikan pada saat yang sama.

Mungkin saja pernyataan itu memperingatkan jajaran “tim sukses” sendiri untuk tidak mencampur aduk antara kepentingan negara dengan kepentingan bisnis keluarga besar Partai Demokrat dan koalisinya, mengingat posisi SBY yang incumbent. Ungkapannya “Indonesia membutuhkan pemimpinan yang tidak dikotori oleh suap, tidak mau memperdagangkan kekuasaan”  mungkin saja sebagai penyataan “bersayap” Budiono,  karena sebelumnya sejumlah partai koalisi berupaya maikan posisi tawar untuk mendapatkan posisi cawapres bahkan hingga the last minutes.

Budiono yang berbicara dengan gaya professor didepan mahasiswanya, nampak agak terpengaruh oleh “glamour” acara deklarasi capres Partai Demokrat dan koalisinya. Dia nampaknya tampil over confident seolah olah sudah menjadi Wapres sehingga lepas konteks acara deklarasi. Budiono dalam sambutannya itu dua kali “terpleset” menyebut Presiden SBY dan lupa memposisikan SBY secagai capres untuk pilpres Juli 2009.

Ada apresiasi gamang muncul ketika nama Budiono, Gubernur Bank Indonesia digadang gadang sebagai bakal cawapres SBY pada Pilpres 9 Juli 2009. Gamang tidak pada beliau yang profesional tetapi lebih kepada terminologi figur dari institusi Bank Indonesia. Jika memang betul sebagai bakal calon “jadi” untuk SBY, maka mungkin satu pemikiran berkembang bahwa SBY membutuhkan figure wakil yang mumpuni untuk melakukan “intervensi” terhadap bank sentral, manakala diperlukan. Apabila benar gagasannya seperti ini maka independensi Bank Indonesia dalam posisi terancam.

Independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral harus tetap terjaga untuk tidak mengulangi kesalahan sejarah in the case of the  Javasche Bank. Sejarah mengajarkan agar jangan pernah ada niat untuk menempatkan Bank Indonesia sebagai institusi pemerintahan. Bank Indonesia harus tetap independent sebagai intitusi negara.

Pemerintahan Kerajaan Belanda melalui Konprensi Meja Bundar di Denhag (The Hague) pada 27 Desember 1949 berhasil memaksa politisi Indonesia untuk menerima De Javasche Bank sebagai bank sentral Republik Indonesia Serikat (RIS). Makna intinya, seluruh utang Gubernur Jenderal Hindia Belanda, termasuk utang pembelian persenjataan kepada negara sekutu Belanda tidak dibebankan kepada Ratu Wilhelmina tetapi dibebankan kepada Indonesia sebagai prasyarat pengakuan kedaulatan. Charter of Transfer of  Sovereignty.

Konon pada tahun itu jumlah utang yang harus menjadi beban bangsa ini mencapai 4,3 milyar Gulden. Seluruh kerajaan di Nusantara yang mengikatkan diri pada RIS memberikan jaminan kolateralnya atas “utang” tersebut sebagai konsekuensi logis menyetujui isi dokumen hasil Konprensi Meja Bundar (KMB). Apakah jaminan kolateral itu memang likuid…wallahu’alam. Yang pasti isue ini kemudian berkembang menjadi rumor seputar “Harta Karun Bung Karno”.

Akankah dalam lima tahun kedepan republic ini mengejar harta karun tersebut. Fragmen diatas saya tampilkan untuk meraba atau katakanlah membaca pikiran mengenai gagasan menempatkan figure yang mumpuni seperti Budiono sebagai bakal cawapres. Langkah mengumpulkan raja raja nusantara di istana minus Sri Sultan Hamengkubuwono X beberapa bulan yang lalu, tidak dapat dinafikan begitu saja.

Terlepas dari semua “khayalan” tentang kasus the Javasche Bank dalam konteks KMB Denhag. Persetujuan terhadap hasil konprensi meja bundar pada dasarnya tidak dapat di ratifikasi karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Amanah konstitusi adalah membentuk Bank Indonesia dengan Undang Undang, tidak melalui dokumen KMB. Eksistensi de Javasche Bank sebagai bank sentral memang tidak pada UUD 1945 tetapi UUD RIS.

Bank Indonesia kemudian telah dibentuk sesuai dengan amanah konstitusi, amanah UUD 1945. Tetapi bagaimana dengan “utang” de Javasche Bank yang konon telah lunas pada 2003?  Misteri nampaknya masih tersimpan di Bank Indonesia termasuk masalah “jaminan kolateralnya” itu tadi. Apakah jaminan tersebut sudah dicairkan atau belum? Siapa yang terima, kapan? etc etc……Atau memang asli tidak ada alias nihil, artinya betul betul khayalan para pemburu “harta karun Bung Karno”?

Demikian pula dengan kedaulatan negara Republik Indonesia yang diakui oleh Kerajaan Belanda yaitu pada 27 Desember 1949 sementara seluruh rakyat Indonesia menyatakan kedaulatannya sejak 17 Agustus 1945. Diakui ataupun tidak diakui oleh masyarakat internasional,  bangsa Indonesia tetap memiliki kedaulatan negaranya. Pengakuan internasional berupa penyerahan kedaulatan melalui KMB hanya memberikan advantage kepada negara kreditor untuk menagih “warisan utang” kolonial Belanda kepada bangsa ini.

Independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral harus tetap terjaga untuk tidak mengulangi kesalahan sejarah in the case of the Javasche Bank. Tolong jangan pernah ada niat untuk menempatkan Bank Indonesia sebagai institusi pemerintahan. Bank Indonesia harus tetap independent sebagai intitusi negara.

Entah idiom apa yang memberikan kekuatan luar biasa sehingga Rakernas PAN di Yogjakarta ( Sabtu, 2 Mei 2009 ) menghasilkan keputusan tanpa kehadiran Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir. Hasil Rakernas yang antara lain mengusulkan Hatta Rajasa sebagai Cawapres untuk SBY pada Pilpres 9 Juli 2009 merupakan keputusan yang luar biasa untuk tidak menyebutnya sebagai keputusan tanpa fatsun politik.

Sebuah keputusan yang keluar dari “pakem” kehidupan partai politik. Karena pada umumnya yang sering terjadi pada partai adalah keputusan “otoriter” ketua umum tanpa mengabaikan kostituennya. Biasanya partai yang rapuh membuat langkah blunder manakala ketua umum atau segelintir elit pada tingkat DPP yang membuat keputusan sepihak tanpa melibatkan DPD nya.

Pada Rekernas PAN di Yogjakarta itu justeru SB sepertinya telah “dilengserkan” begitu saja oleh mayoritas DPD I. Sikap politik PAN selama ini, oposan terhadap kebijakan pemerintahan SBY-JK yang dianggap memberikan porsi dominasi asing atas eksploitasi sumber daya alam, meskipun kadernya ada didalam cabinet pelangi SBY-JK yaitu Hatta Rajasa sendiri. Agak aneh memang justeru sekarang malah mengusulkannya sebagai bakal cawapres. Kekuatan apa yang mendorongnya? Sebagai kaum awam saya mencoba menjawabnya sendiri.

Kemungkinan pertama kata kuncinya adalah “pinangan” SBY. Meskipun SBY belum mendeklarasikan siapa yang bakal mendampinginya sebagai cawapres. Bahwa SBY telah “meminang” kader PAN, dengan demikian posisi PAN dipastikan merebut cawpres jika PAN mengikat diri pada koalisi Cikeas. Isue ini dipertimbangkan lebih menguntungkan dibanding dengan kecenderungan sikap politik Ketua Umum yang condong ke Koalisi Teuku Umar yang dimotori PDIP-Gerindra-Hanura dan Partai Golkar.

Ketika negosiasi substantive Partai Golkar dengan tim sembilan Partai Demokrat terganjal karena mengajukan hanya satu nama,  sementara PD menginginkan tiga nama. Lalu pembicaraan diendapkan dulu.  Padahal aktualnya Partai Golkar terdesak waktu dan situasi internal. Dalam posisi tersudut akhirnya Partai Golkar memutuskan untuk bercerai dan keputusan itu kemudian dicecar dan dicitrakan sebagai keputusan sepihak.

Apa “nasib” yang berlaku terhadap Partai Golkar membuat PKS lantas ciut sehingga harus menyampaikan langsung kepada SBY melalui amplop tertutup, retorikanya penyampaian dalam amplop tertutup itu guna menjaga etika agar SBY lah yang mengetahui pertama isi usulan PKS, bukan tim sembilan. Usulan satu nama yaitu hanya Hatta Rajasa oleh keputusan Rakernas PAN sepertinya mengulangi langkah Partai Gorkar.

Sejatinya PAN tidak mengajukan satu nama karena hal itu berarti akan mengalami kegagalan seperti Partai Golkar. Satu hal lagi yang patut diperhatikan, bahwa pihak PKS yang sudah terlebih dahulu mengirimkan amplop saktinyanya ke SBY dipastikan memasang target yang sama : cawapres. Pada sisi yang sama terdapat kalangan professional non partai sepetti Budiono, belum termasuk kalangan internal Partai Demokrat sendiri.

Lantas mengapa langkah ini tetap dilakukan?  Tentu ada “jaminan personal” yang menjanjikan bahwa cukup hanya dengan satu nama saja pihak Partai Demokrat pasti menyambut baik, karena memang sudah diniatkan oleh SBY. Jika tidak ada jaminan, berarti langkah PAN tanpa taget cawapres.

Apakah keputusan Rakernas dengan satu nama Hatta Rajasa sebenarnya hanya sekadar diusulkan begitu saja, diterima syukur ditolakpun gakpapa, yang penting adalah prosesnya dimana SB tidak berperan lagi. Wuih rasanya tidak mungkinlah…. itu idiomnya “kudeta”.

Ketika membuka Rapimnas ke 2 Partai Demokrat, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mengemukakan perasaanya yang was was untuk maju pada Pilepres 9 Juli 2009 jika permasalahan DPT tidak selesai. Kompas.com mengutip pernyataannya itu, disiarkan pada Munggu, 26 April pukul 11.24 waktu Indonesia barat;

“Banyak yang bilang saya atau capres lain tidak ikut pilpres jika DPT tidak selesai. Saya dukung 300 persen. Saya, yang juga insya Allah akan menjadi calon presiden Partai Demokrat, ada perasaan was-was,” Pernyataan SBY ini nampaknya cukup terencana dan bukan pernyatakan plesetan.

Kalimat saya dukung 300 persen yang diucapkan SBY, apakah merupakan ancaman balik untuk boikot Pilpres 2009,  dan lebih berbobot ketimbang ancaman kelompok Teuku Umar. Sebab, jangan lupa bahawa SBY adalah incumbent yang sedang memegang seluruh kendali pemerintahan.

SBY mengaku sangat sakit karena diduga melakukan kecurangan pada pemilu legislatif. “Sungguh sakit karena kami tidak pernah terpikir untuk melakukan hal yang menyimpang,” ujarnya di hadapan para peserta Rapimnas.

Suatu pernyataan yang jarang disampaikan oleh seorang kepala negara mengenai jalannya pemilihan umum suatu negera, dalam hal mana tudingan kecurangan ditanggapi sebagai diarahkan kepada presiden yang sedang menjabat hingga berakhirnya pada Oktober 2009. Tudingan mana menjadi lebih formal setelah SBY menyatakan hal ini secara terbuka. Nampaknya ada lubang baru dalam proses menuju Pilpres 2009.

Isue boikot terhadap pilpres memang sempat mengemuka oleh kelompok Teuku Umar yang dimotori oleh PDIP, Gerindra dan Hanura. Tetapi isu boikot pilpres 2009 kemudian melemah setelah Partai Golkar menyatakan resmi tidak bergabung dengan Partai Demokrat. Suatu peluang baru yang lebih longgar bagi kelompok Teuku Umar jika Partai Golkar dengan Ketua Umumnya Jusuf Kalla berada diluar “koalisi” Democrat.

Pergerakan para pemimpin partai yang semakin intens menyakapi perkebangan “pecah kongsi” SBY – JK dengan berbagai langkah pendekatan baru, menyiratkan bahwa Pilpres 2009 akan terlaksana sesuai jadwal. Pendekatan baru dengan melupakan kasus DPT yang sebelumnya menjadi topic permasalahan. Ancaman boikot pilpres 2009 kelompok Teuku Umar mulai mengering seperti embun tertimpa sinar matahari.

Namun ancaman baru merebak justeru dari pemerintah?. Apakah hal ini akan berkembang guna mengkondisikan perpanjangan masa pemerintahan SBY – JK manakala Pilpres 9 Juli 2009 batal digelar karena kasus DPT yang tak kunjung selesai. Sesuatu yang belum diatur Undang Undang dasar 1945.


Pengantar

Blog ini dibuat pada 15 Maret 2008 untuk menuliskan fikiran dan pandangan guna memahami orang lain melalui feed back atau tanggapan atas pemikiran yang tertulis, terutama pemikiran dari generasi muda yang sedang memainkan perannya diatas lantai kehidupan berbangsa di republik ini. About Me

Since March 15, 2008.

  • 214.192 hits

Pagerank Checker

Page Rank Check
Check Page Rank of any web site pages instantly:
This free page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Guest IP

IP

Visitors Map

Blog Indonesia

Blogger Indonesia

Current Moon

CURRENT MOON

RSS Umpan yang Tidak Diketahui

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS Umpan yang Tidak Diketahui

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Arsip

Syam Jr

Juni 2019
S S R K J S M
« Mar    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930