Syam Jr Weblog

Posts Tagged ‘SBY

Partai Demokrat tercoreng martabatnya dan telah menjadi sasaran tembak lawan politiknya akibat ulah kader yang berpolitik tidak santun, tidak bersih dan tidak cerdas. Hal menyebabkan Partai Demokrat terancam melorotnya kepercayaan masyarakat dalam konteks pemenangan Pemilu 2014. Rakornas di Bandung adalah konsolidasi Partai Demokrat untuk mengembalikan harkat dan martabat Partai Demokrat yang berpolitik secara santun, bersih dan Cerdas guna meneguhkan kembali kepercayaan masyarakat.

Begitulah kesimpulan amanat SBY pada pidato acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Demokrat di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, 23-24 Juli 2011 . Coba putar ulang rekaman pidato SBY, simak secara seksama, saya kira sangat jelas kemana arahnya. Baca entri selengkapnya »

Apa yang akan terjadi besok setelah 9 Desember 2009, mungkin suatu gerakan yang me’manage’ aspirasi semangat anti korupsi menjadi suatu gerakan politik. Sebagai suatu gerakan politik adalah pasti dan tidak multi tafsir. Namun apakah gerakan itu murni dijiwai oleh semangat anti korupsi atau ada skema politik yang lain, tentu masih tanda tanya. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sendiri dengan pernyataanya telah mengingatkan public tentang kemungkinan adanya  gerakan tersebut.

Pada rapat paripurna kabinet (4/12), Presiden SBY mensinyalir aksi massa besar-besaran itu akan dimanfaatkan kelompok tertentu untuk tujuan politis. “Saya mendapatkan informasi, pada 9 Desember akan ada gerakan sosial. Sebagian ingin betul-betul ingin memperingati Hari Antikorupsi. Tapi ada informasi yang saya dapatkan, motifnya bukan itu, tapi motif politik yang tidak berkaitan dengan korupsi,” kata Presiden SBY. Bahkan Ada muncul satu tokoh yang lima tahun terakhir ini tiba-tiba muncul, ya selamat datang,” kata SBY.

Baca entri selengkapnya »

Kadin hebat ketika menyelenggarakan acara penyampaian visi dan misi tiga calon presiden pada tayangan tiviwan minggu lalu. Hebatnya dimana? Acara berlangsung dengan blokking arena tapal kuda, capres berbicara ditengah arena kayak pemain teater sehinga gagasan yang disampaikan “murni” dari memory sang capres. Model arena tapal kuda ini tentu punya maksud untuk mengukur kemampuan memori , untuk mengganti istilah kehandalan seorang capres. Capres harus tampil tanpa teks. Kalau bicara di podium akan dapat menggunakan teleprompter untuk jaim, tampil gaya seolah olah tanpa teks.

Pak SBY tampil mempesona, sangat  terlihat berwibawa sehingga ketika akan masuk arena sudah mendapatkan standing applause, sambutan tepuk tangan lebih lama dibanding dua capres lannya. Standing applause lantas membentuk nuansa bahwa SBY “diatas angin”, sehingga kemudian terbawa pada perasaan berada pada posisi lebih tinggi dari yang lain. Lalu garis bawah pembicaraan beliau porsinya lebih kepada menjelaskan atau tepatnya membantah prasangka berkembang bahwa SBY-Budiono adalah penganut ekonomi neo liberalis. Pihak lain tidak paham apa itu neolib dan harus diberi penjelasan. Ungkapan “they don’t understand” membekas diingatan. Namun dikalangan masyarakat awam ungkapan seperti itu hanya menyisakan tanda tanya saja.

Nah. Ternyata arena tapal kuda di Shangrila Hotel – Jakarta itu “makan korban” juga.  Ketika dalam penyampaian visi misi itu SBY mengawalinya dengan mengatakan bahwa dia mempunyai prinsip “empat tidak”, Sayang, beliau hanya dapat menyebutkan “tiga tidak” saja karena “satu tidak”nya nggak muncul ketika diperlukan alias lupa. Mengapa dia lupa? Namanya saja lupa, jadi nggak usah ditanyakan mengapa. Kalaupun  ditanyakan saya yakin “They  don’t understand”.

Ketika menyampaikan visi misi ekonominya mbak Megawati tampil penuh percaya diri, mbak Mega sangat terbantu oleh presenter tiviwan yang membuka kata dengan “pujian”  bahwa beliau adalah capres paling cantik. Tagline paling cantik memang  seaslinya dari beliau. Sehingga waktu tagline diungkapkan kembali oleh presenter, membuat mbak Mega tertawa lepas, hadirin semua juga tertawa. Jadi telah ada sambung rasa antara mbak Mega dengan audiens  yang tokoh tokoh pengusaha anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia itu.

Itulah yang melepaskan “tekanan”  emosi  beliau sehingga tampil pede banget. Meski pede tetap saja kena. Ketika beliau mencoba menjawab satu pertanyaan dan meluncurlah kata kata ”..boleh yaa minta bantuan…”. Nah ungkapan seperti itu member kesan bahwa  beliau tidak menguasasi apa yang dipertanyakan peserta. Demikian pula sepanjang penyampaian visi misi, beliau beberapa kali mengulang pernyataan bahwa pertanyaan peserta “sulit”. Kalau “sulit” dilontarkan sesekali saja,  mungkin dapt dimaklumi sebagai satu gaya improvisasi ataupun cara rendah hati mengapresiasi pertanyaan, tetapi jika dilakukan berulang ulang “sulit” artinya yang di memory mbak Mega memang sulit itulah adanya. Mengurangi poin.

Tentu saja pak JK luput dari “jebakan” arena tapal kuda ini. Lihatlah, acara diselenggarakan oleh Kadin Indonesia, disana  pak JK tentu lebih familiar. Tampil dengan cepat dan lancar dalam menjawab setiap pertanyaan tanpa keraguan sedikitpun, sehingga “pertunjukan” sangat bisa dinikmati. Terutama ketika dia ditanya tentang produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri penting. Harus satu kata dengan pebuatan, ucapnya.  JK mencontohkan dirinya memakai sepatu produk dalam negeri. Aksinya  mencopot sepatu menunjukan produk Cibaduyut yang dipakainya, seluruh pemirsa tentu merasa terhibur denga sikap kesederhanaan beliau. Tapi bukan itu poinnya. Pak JK tampil prima pada acara penyampaian visi misi itu karena berada dilingkungan pengusaha, beliau tampil seperti  di rumah sendiri.

Dari visi misi ketiga capres nampaknya tidak jauh berbeda, semuanya  membangun bangsa demi kesejahteraan rakyat. Sebagaimana dikemukakan mbak Mega bahwa dia mencatat pembicaraan  dua pesaing  sebelumnya. Namun mbak mega lebih menegaskan tentang  amanah konstitusi, UUD 1945 sebagai landasan membangun bangsa yang berdaulat, mandiri dan menjalankan ekonomi kerakyatan berdasarkan budaya sendiri. Kebijakan pro rakyat tanpa meminggirkan pengusaha. Apakah ini maknanya dikotomis rakyat versus pengusaha?

JK tampil dengan visi : Kemandirian Ekonomi Nusantara,  misi bersama mensejahterakan rakyat secara lebih cepat dan lebih baik, sepertinya JK ingin hadir membawa misi yang lebih nasionalis. Baik mbak Mega maupun Pak JK memandang perlu campur tangan Negara untuk mengatur ekonomi demi mencapai kesejahteraan rakyat. Sementara SBY dianggap lebih membiarkan perkembangan ekonomi dengan orietasi global pasar bebas yang diistilahkan sebagai neo liberalis.

Padahal Pak SBY merasa tidak demikian, dalam hal mana beliau menepis prasangka tersebut dengan mengatakan bahwa mereka tidak mengerti,”they don’t understand”. ucapnya. Entah yang digolongkan sebagai “mereka” itu termasuk saya? Pastinya tentu para pesaing pada pilpres Juli 2009, tukang kritik dan lawan politik lainnya. Bahkan pak SBY sempat mengatakan bahwa sebagai incumbent dijadikan musuh bersama. Sempat sempatnya menempatkan diri sebagai musuh bersama, suatu upaya pencitraan membentuk opini publik bahwa pihaknya telah didzalimi. Sekarang yang seperti itu tidak model lagi, banter dalam hati orang bilang… kasian deh lu.

Kalam penutup. Namun harus ada kesimpulan apa pendapat terhadap tampilan dari tiga capres yang telah menyampaikan visi misi pada acara Presiden Pilihanku oleh Kadin Indonesia dan tiviwan minggu lalu. Menurut saya. Peringkat pertama pak JK, peringkat kedua mabak Mega disusul pak SBY peringkat ketiga.

Catatan penanda: Menggunakan bahasa asing dalam konteks pergulatan politik nasional dikhawatirkan berakibat melekatkan karakter asing pada sosok seorang pemimpin dimata rakyatnya. Kalau keterusan, lama lama iso dadi londo ireng… :)( Syam Jr )

Prof. Boediono dalam pidato pengukuhannya sebagai cawapres dari Partai Demokrat mendampingi capres Soesilo Bambang Yudhoyono, menyatakan otokritik yang mengingatkan dirinya sendiri. Dia menyatakan, Indonesia membutuhkan pemimpinan yang tidak dikotori oleh suap, tidak mau memperdagangkan kekuasaan. “Tidak mencampuradukkan kepentingan negara dengan kepentingan bisnis keluarga,” ujar Boediono di depan ribuan orang yang hadir sebagaimana siaran langsung televisi dari Gedung Sabuga, Bandung Jum’at  malam.

Kenapa otokritik? Jika bukan otokritik maka pernyataan itu dapat ditanggap sebagai serangan kepada pihak pesaing lainnya baik JK-WIN maupun Mega-Prabowo dalam rangka pilpres Juli 2009. Sementara sebelumnya SBY sendiri telah memperingatkan agar tidak takabur dan menjelekkan pihak lain. Pernyataan Boediono tidak menggambarkan esensi jargon politik “SBY-Berbudi”  yang dipublikasikan pada saat yang sama.

Mungkin saja pernyataan itu memperingatkan jajaran “tim sukses” sendiri untuk tidak mencampur aduk antara kepentingan negara dengan kepentingan bisnis keluarga besar Partai Demokrat dan koalisinya, mengingat posisi SBY yang incumbent. Ungkapannya “Indonesia membutuhkan pemimpinan yang tidak dikotori oleh suap, tidak mau memperdagangkan kekuasaan”  mungkin saja sebagai penyataan “bersayap” Budiono,  karena sebelumnya sejumlah partai koalisi berupaya maikan posisi tawar untuk mendapatkan posisi cawapres bahkan hingga the last minutes.

Budiono yang berbicara dengan gaya professor didepan mahasiswanya, nampak agak terpengaruh oleh “glamour” acara deklarasi capres Partai Demokrat dan koalisinya. Dia nampaknya tampil over confident seolah olah sudah menjadi Wapres sehingga lepas konteks acara deklarasi. Budiono dalam sambutannya itu dua kali “terpleset” menyebut Presiden SBY dan lupa memposisikan SBY secagai capres untuk pilpres Juli 2009.

Ada apresiasi gamang muncul ketika nama Budiono, Gubernur Bank Indonesia digadang gadang sebagai bakal cawapres SBY pada Pilpres 9 Juli 2009. Gamang tidak pada beliau yang profesional tetapi lebih kepada terminologi figur dari institusi Bank Indonesia. Jika memang betul sebagai bakal calon “jadi” untuk SBY, maka mungkin satu pemikiran berkembang bahwa SBY membutuhkan figure wakil yang mumpuni untuk melakukan “intervensi” terhadap bank sentral, manakala diperlukan. Apabila benar gagasannya seperti ini maka independensi Bank Indonesia dalam posisi terancam.

Independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral harus tetap terjaga untuk tidak mengulangi kesalahan sejarah in the case of the  Javasche Bank. Sejarah mengajarkan agar jangan pernah ada niat untuk menempatkan Bank Indonesia sebagai institusi pemerintahan. Bank Indonesia harus tetap independent sebagai intitusi negara.

Pemerintahan Kerajaan Belanda melalui Konprensi Meja Bundar di Denhag (The Hague) pada 27 Desember 1949 berhasil memaksa politisi Indonesia untuk menerima De Javasche Bank sebagai bank sentral Republik Indonesia Serikat (RIS). Makna intinya, seluruh utang Gubernur Jenderal Hindia Belanda, termasuk utang pembelian persenjataan kepada negara sekutu Belanda tidak dibebankan kepada Ratu Wilhelmina tetapi dibebankan kepada Indonesia sebagai prasyarat pengakuan kedaulatan. Charter of Transfer of  Sovereignty.

Konon pada tahun itu jumlah utang yang harus menjadi beban bangsa ini mencapai 4,3 milyar Gulden. Seluruh kerajaan di Nusantara yang mengikatkan diri pada RIS memberikan jaminan kolateralnya atas “utang” tersebut sebagai konsekuensi logis menyetujui isi dokumen hasil Konprensi Meja Bundar (KMB). Apakah jaminan kolateral itu memang likuid…wallahu’alam. Yang pasti isue ini kemudian berkembang menjadi rumor seputar “Harta Karun Bung Karno”.

Akankah dalam lima tahun kedepan republic ini mengejar harta karun tersebut. Fragmen diatas saya tampilkan untuk meraba atau katakanlah membaca pikiran mengenai gagasan menempatkan figure yang mumpuni seperti Budiono sebagai bakal cawapres. Langkah mengumpulkan raja raja nusantara di istana minus Sri Sultan Hamengkubuwono X beberapa bulan yang lalu, tidak dapat dinafikan begitu saja.

Terlepas dari semua “khayalan” tentang kasus the Javasche Bank dalam konteks KMB Denhag. Persetujuan terhadap hasil konprensi meja bundar pada dasarnya tidak dapat di ratifikasi karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Amanah konstitusi adalah membentuk Bank Indonesia dengan Undang Undang, tidak melalui dokumen KMB. Eksistensi de Javasche Bank sebagai bank sentral memang tidak pada UUD 1945 tetapi UUD RIS.

Bank Indonesia kemudian telah dibentuk sesuai dengan amanah konstitusi, amanah UUD 1945. Tetapi bagaimana dengan “utang” de Javasche Bank yang konon telah lunas pada 2003?  Misteri nampaknya masih tersimpan di Bank Indonesia termasuk masalah “jaminan kolateralnya” itu tadi. Apakah jaminan tersebut sudah dicairkan atau belum? Siapa yang terima, kapan? etc etc……Atau memang asli tidak ada alias nihil, artinya betul betul khayalan para pemburu “harta karun Bung Karno”?

Demikian pula dengan kedaulatan negara Republik Indonesia yang diakui oleh Kerajaan Belanda yaitu pada 27 Desember 1949 sementara seluruh rakyat Indonesia menyatakan kedaulatannya sejak 17 Agustus 1945. Diakui ataupun tidak diakui oleh masyarakat internasional,  bangsa Indonesia tetap memiliki kedaulatan negaranya. Pengakuan internasional berupa penyerahan kedaulatan melalui KMB hanya memberikan advantage kepada negara kreditor untuk menagih “warisan utang” kolonial Belanda kepada bangsa ini.

Independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral harus tetap terjaga untuk tidak mengulangi kesalahan sejarah in the case of the Javasche Bank. Tolong jangan pernah ada niat untuk menempatkan Bank Indonesia sebagai institusi pemerintahan. Bank Indonesia harus tetap independent sebagai intitusi negara.

Setelah sekian lama JK dengan gigih mempertahankan loyalitas kepada rakyat pemilihnya dengan cara tidak menyatakan diri bersedia maju sebagai Capres Partai Golkar, akhirnya tembok fatsun politiknya jebol juga. Sungguh berat mengambil keputusan dibawah tekanan antara loyal kepada Partai Golkar atau tetap loyal kepada pemilihnya. Sunguh berat untuk bertahan pada prinsip ” My loyality to my party will end when my loyality to my country begin” – John Fitzgerald Kennedy.

Keyakinan dan kesadaran penuh untuk tetap berada dalam koridor konstitusi UUD 1945 dalam konteks sebagai incumbent maka loyalitas terhadap pemilihnya merupakan fatsun politik, Mengapa? sebab konstitusi menyatakan bahwa : Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Demikian tercantum pada Bab III pasal 6A ayat 1 Undang Undang Dasar 1945.

Saya yakin itulah dasar pemikiran JK, mengapa beliau selama ini bertahan untuk tidak menyatakan dengan tegas bersedia maju sebagai Capres 2009. Samar samar diungkapkan dengan retorika bahwa Capres Partai Golkar akan ditentukan setelah pemilu legislatif. Latar belakang pertimbangan ini yang tidak banyak dipahami secara luas bahkan oleh kader Partai Golkar sendiri, karena diliputi oleh kecemasan dan ambisi para caleg untuk memenangkan Pemilu Legislatif 2009

Sekarang era keterbukaan, mengapa pendirian prinsip loyalitas kepada pemilihnya itu tidak dinyatakan saja secara tegas kepada publik?

Satu hal harus diingat dan diperhatikan bahwa SBY telah menyatakan bersedia maju sebagai Capres Partai Demokrat. Akan sangat kontradiktif seandainya JK mengatakan bahwa dia memegang fatsun politiknya karena tunduk kepada konstitusi. Pernyataan itu langsung menghancurkan kesatuan SBY-JK sebagai pemegang mandat mayoritas kedaulatan rakyat. Jalannya pemerintahan akan langsung amburadul karena perpecahan. Rakyat menjadi korban.

Pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mengemban mandat karena dipilih secara langsung oleh rakyat pada Pilpres 2004 yaitu SBY-JK sejatinya mengakhiri loyaltas kepada Partai Demokrat yang mengusungnya. Demikian juga terhadap JK kepada Patai Golkar dalam hal mana baru menjadi Ketua Umum dalam Munas Bali, justeru setelah dia terpilih menjadi Wapres.

Memang ada argumentasi bahwa SBY maupun JK harus loyal kepada partainya karena dia dipilih oleh pendukung partai. Faktanya tidak demikian karena hasil Pemilu Legislatif 2004, Partai Demokrat, perolehan suaranya kecil yaitu hanya 7,45% atau cuma rangking ke 7 dari tujuh partai teratas. Orang dengan mudah melupakan bahwa pasangan SBY-JK dipilih dengan mayoritas signifikan sebesar 60.62% atau 69.226.350 suara sah rakyat Indonesia.

Tapi begitulah dunia politik mengkondisikan bahwa bangsa ini terus menerus “belajar berdemokrasi” sebagai suatu idiom politik sebagaimana dimasa Bung Karno dengan istilah “Revolusi Belum Selesai” dimasa Pak Harto ” Pembangunan Berkesinambungan” dan entah apalagi pada perubahan mendatang.

Jika perubahan dimaknai sebagai ketidak-pastian maka artinya rakyat inginkan stabilitas politik untuk mencapai tingkat kesejahteaan yang lebih baik. Perubahan sebagai ide dasar yang kemudian tercermin pada upaya memunculkan figur Capres yang diusung partai partai, justeru dianggap kontra produktif karena hanya akan menimbulkan goro goro, labilitas politik yang apapun argumentasinya berujung pada meningkatnya kesengsaraan rakyat. Jadi banyaknya figur yang ambisi pada pilpres 2009 justeru akan semakin menakutkan rakyat.

Baca entri selengkapnya »


Pengantar

Blog ini dibuat pada 15 Maret 2008 untuk menuliskan fikiran dan pandangan guna memahami orang lain melalui feed back atau tanggapan atas pemikiran yang tertulis, terutama pemikiran dari generasi muda yang sedang memainkan perannya diatas lantai kehidupan berbangsa di republik ini. About Me

Since March 15, 2008.

  • 213.954 hits

Pagerank Checker

Page Rank Check
Check Page Rank of any web site pages instantly:
This free page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Guest IP

IP

Visitors Map

Blog Indonesia

Blogger Indonesia

Current Moon

CURRENT MOON

RSS Umpan yang Tidak Diketahui

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS Umpan yang Tidak Diketahui

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Arsip

Syam Jr

April 2019
S S R K J S M
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930